KILASPUBLIK.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor melakukan monitoring dan pengawasan langsung terhadap sejumlah toko modern dan supermarket di wilayah Kabupaten Bogor pada Jumat (18/7/2025).
Pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisasi kemungkinan beredarnya beras oplosan, menyusul temuan kasus serupa oleh Kementerian Pertanian RI di beberapa daerah di Indonesia.
Kegiatan ini merupakan upaya perlindungan konsumen serta untuk memastikan mutu dan keamanan pangan, khususnya beras, yang beredar di pasaran aman dikonsumsi masyarakat.
Kepala Disdagin Kabupaten Bogor, Arif Rahman, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan, seluruh produk beras yang dijual di wilayah Kabupaten Bogor telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Kami memastikan bahwa seluruh produk beras yang dijual di toko modern dan supermarket di Kabupaten Bogor telah sesuai dengan standar, baik dari aspek pelabelan maupun berat bersih. Semua produk yang kami periksa mencantumkan label dengan jelas dan mencantumkan berat bersih yang sesuai, yakni 5 kilogram sebagaimana tertera pada kemasan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ditemukan indikasi adanya beras oplosan di wilayah Kabupaten Bogor. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa produk beras yang beredar telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
“Hal ini menjadi jaminan atas keamanan dan kualitas bagi para konsumen,” tambahnya.
Meski hasil pengawasan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari para pelaku usaha terhadap standar mutu pangan, Arif menekankan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkala dan menyeluruh.
“Kesadaran akan pentingnya standar kualitas pangan di Kabupaten Bogor sudah cukup baik. Namun, kami tetap akan konsisten melakukan pengawasan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menjamin keamanan dan mutu pangan yang beredar di wilayah kami,” pungkasnya.
(Red)