KILASPUBLIK.com – Kementerian Keuangan menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta melanjutkan reformasi yang mendukung investasi.
Pernyataan ini disampaikan kepada para pelaku usaha dan investor anggota Kamar Dagang Amerika Serikat (AmCham) pada The 13th US-Indonesia Investment Summit 2025, Senin (17/5) di Jakarta.
Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menekankan bahwa pemerintah bertekad menjadikan Indonesia sebagai mitra utama dan tepercaya bagi investor global.
Stabilitas makroekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan PDB sebesar 5,04 persen pada triwulan ketiga, dengan target jangka menengah menuju 8 persen.
Capaian ini ditopang oleh surplus perdagangan yang berkelanjutan serta meningkatnya kepercayaan pasar, terlihat dari rekor tertinggi indeks saham dan menurunnya yield Surat Berharga Negara.
Di sisi fiskal, pemerintah tetap disiplin menjaga defisit dalam batas maksimal 3 persen PDB, sambil memprioritaskan belanja negara pada sektor strategis seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Menurut Wamenkeu Thomas, arah kebijakan pemerintah menekankan keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga perlindungan sosial.
“Arah kebijakan kami jelas: kami berupaya mengeksekusi prioritas strategis pemerintahan sekaligus menjaga program-program sosial dan ketahanan ekonomi,” ujar Wamenkeu Thomas.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan sektor swasta, baik dalam negeri maupun internasional, menjadi kunci penting. Karena itu, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang transparan, kompetitif, dan kondusif.
Pemerintah juga menekankan agenda transformasi ekonomi yang berfokus pada penciptaan nilai tambah dan peningkatan daya saing.
Prioritas tersebut mencakup hilirisasi mineral, pengembangan energi terbarukan dan bioenergi, perluasan ekonomi digital termasuk pembangunan infrastruktur pusat data dan pemanfaatan kecerdasan artifisial serta pengembangan industri manufaktur bernilai tambah tinggi. Bidang-bidang ini membuka peluang kolaborasi strategis bagi investor global.
Untuk memperlancar arus investasi, pemerintah memperkuat tata kelola dan ekosistem kebijakan melalui harmonisasi regulasi, reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan, serta digitalisasi proses anggaran dan layanan publik.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP), pengembangan pembiayaan inovatif, serta pembentukan Satgas Debottlenecking untuk mengatasi hambatan struktural.
Dengan perpaduan disiplin makro, reformasi struktural, dan peningkatan kualitas iklim usaha, Indonesia menegaskan kesiapan untuk menjadi mitra investasi yang transparan, kompetitif, dan berorientasi jangka panjang bagi para investor global.
_
(Red)